ilustrasi diambil dari : google.com

Menguji Keabsahan Objek Praperadilan

Ignorare Legis est lata Culpa, mungkin masih banyak penegak hukum belum peka terhadap isi dari asas hukum yang satu ini, atau bahkan tidak menjalankan asas hukum ini. Inilah yang terpotret ketika penulis diminta memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Limboto beberapa waktu yang lalu.

Sebelum mengulas asas hukum dikaitkan dengan apa yang penulis alami saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Limboto, perlu kiranya untuk menjelaskan maksud dari asas hukum diatas. Postulat hukum ini, Ignorare Legis est lata Culpa atau dalam bahasa jerman disebut dengan Eideren wordt geacht de wette kennen, diartikan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Sehingga, secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang tidak tahu apabila telah ditetapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara.

antara asas ini, dengan apa yang penulis saksikan ketika memberikan keterangan, ternyata masih ada juga aparat penegak hukum yang luput dan belum mengetahui substansi hukum dalam perkembangan pembaharuan peraturan perundang-undangan kontemporer yang bisa dikata terjadi secara cepat. ironinya aparat penegak hukum masih menggunakan pola lama dalam melakukan proses terhadap subyek hukum yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Sebagaimana terungkap dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Limboto, ada beberapa bentuk kekacauan hukum yang fatal dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Pertama, penangkapan dilakukan hanya berdasarkan laporan terlapor, tanpa ada pemeriksaan pendahuluan terhadap calon tersangka. Kedua, penyidik telah menyimpulkan beberapa keterangan saksi sebagai alat bukti petunjuk dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ketiga, penyidik memaknai, bahwa tidak ada penjelasan dari terminologi bukti permulaan dalam hukum acara pidana (Baca : Pasal 1 angka 14 KUHAP), Sehingga hal itu dikembalikan kepada penilaian penyidik, yaitu cukup berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti.

ANALISIS YURIDIS

problem hukum yang mungkin akibat dari ketidaktahuan ini, perlu kiranya untuk dijelaskan dan diluruskan, agar kesalapahaman hukum ini tidak terus berlangsung, dan menjadi penyakit dalam penegakan hukum (due process of law). Pertama, dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penyidik tidak bisa terlepas dari legalitas formil yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penangkapan yang hanya berdasarkan laporan dari terlapor, tanpa adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka (terlapor), merupakan penghianatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menegaskan bahwa makna dari bukti permulaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP adalah minimal 2 alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.

Implikasi yuridis pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu adanya kewajiban hukum untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap calon tersangka (terlapor) sebelum ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka dan dilakukan upaya penangkapan. Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka (terlapor) ini, adalah untuk menghindari apa yang disebut sebagai Adfire Prejudice atau prasangka tidak layak. Sehingga pihak calon tersangka (terlapor), masih memiliki kesempatan untuk membela diri apabila terdapat laporan dari pelapor, yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sesungguhnya. Proses awal yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan harus berjalan objektif. Maka tidak pantas apabila proses penetapan tersangka yang berujung penangkapan, hanya didasarkan atas laporan yang bersifat subjektif belaka.

Kedua, menjadikan petunjuk sebagai alat bukti dalam proses penetapan tersangka ditingkat penyidikan adalah kesalahan fatal yang semestinya tidak dilakukan oleh penyidik. Sebab, alat bukti petunjuk merupakan pengamatan hakim dalam proses pemeriksaan sidang peradilan.

Penegasan kewenangan ini tertuang jelas dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa : penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksan setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Makna dari frasa dilakukan oleh hakim pada pasal a quo, menunjukan bahwa alat bukti berupa petunjuk lahir dari pemeriksaan oleh hakim dalam proses persidangan, dan bukan penyidik pada proses penyidikan.

Dalam hukum ada postulat clara non sunt interpertanda (sesuatu yang jelas tidak perlu ditafsirkan). apabila pasal 188 ayat (3) sangat jelas menyebutkan alat bukti petunjuk dilakukan oleh hakim, maka tidak bisa ditafsirkan penyidik didalamnya.

Ketiga, pernyataan bahwa tidak ada pengertian bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP, sehingga dengannya dikembalikan kepada penilaian penyidik berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti. Hemat penulis ini adalah kesimpulan yang tidak berdasar secara hukum.

Memang sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, pengertian bukti permulaan yang menjadikan seseorang menjadi tersangka, tidak memiliki penjelasan resmi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga penyidik mendasarkan pengertian bukti permulaan tersebut sesuai dengan makna yang terdapat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Dalam pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Namun dalam perkembangannya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang terlihat jelas dalam amar putusannya menegaskan bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 bertentangan dengan Undang-undang Dsara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka implikasi yuridis pasca putusan Mahkamah Konstitusi diatas adalah meniadakan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang hanya memaknai bukti permulaan cukup berupa laporan polisi dan satu (1) alat bukti saja.

KONKLUSI

Lembaga praperadilan yang berwenang menguji keabsahan proses hukum dari penyidik, berupa penangkapan dan penetapan tersangka. Harus lebih jeli dan selektif dalam menilai keseluruhan proses pendahuluan yang dilakukan pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa. Apa yang tergambar diatas, menunjukan masih adanya tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan asas legalitas formil yang diatur didalam KUHAP. kontrol lembaga praperadilan menjadi penting, untuk menjaga agar penegakan hukum pada proses pendahuluan dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip Due Process Of Law.

Share Artikel :

Leave a Comment