Sumber Gambar : google.com

Wanprestasi atau penipuan?

Beberapa waktu yang lalu, penulis sempat diminta oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana penipuan, dan atau ingkar janji yang dalam istilah hukum perdata disebut dengan wanprestasi. In casu penyidik kepolisian mengalami kesulitan untuk menetapkan apakah perbuatan dalam perkara tersebut merupakan tindak pidana (delik) penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, atau murni merupakan perkara perdata atau wanprestasi, karena dalam perkara a quo terdapat perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang berperkara.

Pentingnya kejelasan status hukum dalam perkara ini, adalah untuk menentukan sikap penyidik kepolisian yang menangani perkara a quo, apakah perkara tersebut dihukumi tindak pidana penipuan, yang dengannya sikap kepolisian harus meneruskan perkara ke tingkat penyidikan dan di teruskan ke penuntut umum untuk di proses disidang pengadilan. Atau perkara tersebut dihukumi murni perkara perdata (wanprestasi), yang dengannya penyidik kepolisian mengambil sikap untuk menghentikan perkara a quo disebabkan karena bukan merupakan perkara tindak pidana ( Baca : Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Mengartikan penipuan & wanprestasi

Secara yuridis, tindak pidana (delik) penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, merumuskan sebagai berikut : barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari rumusan diatas, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Pertama, unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, unsur objektif yang terdiri dari : 1). Barangsiapa; 2). Menggerakan orang lain agar orang lain tersebut : a. Menyerahkan sesuatu benda; b. Mengadakan suatu perikatan hutang; c. Menghapuskan piutang. 3. Dengan memakai : a. Sebuah nama palsu; b. Keadaan palsu; c. Tipu muslihat; d. Rangkaian kata-kata bohong.

Untuk ingkar janji, bentuknya dapat berupa, a). Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b). Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c). Atau Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Jika akibat hukum dari tindak pidana penipuan berupa pidana penjara, sebagai sala satu pidana pokok dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lain halnya untuk wanprestasi, dimana akibat hukumnya dapat berupa pembatalan perjanjian (kontrak), dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi, dengan dasar gugatan pasal 1365 Jo. 1328 BW.

Sebuah analisis

Dalam keterangan dihadapan penyidik, penulis menguraikan bahwa pada umumnya garis pembatas yang diambil untuk memisahkan kapan terjadi delik penipuan dan wanprestasi dalam hutang piutang adalah faktor niat jahat (Mens Rea) yang ada dalam diri seseorang. Jika sebelum melakukan hubungan kontraktual (perjanjian), dalam diri seseorang sudah terdapat niat jahat untuk tidak membayar/ melunasi hutang yang dipinjamnya, maka pada saat itu yang terjadi adalah tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP. Namun, apabila niat untuk tidak membayar/melunasi hutang muncul beberapa lama setelah perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan, maka perbuatan itu adalah wanprestasi (ingkar janji).

Pada kesempatan itu juga, penyidik sempat menanyakan bahwa perkara hutang piutang yang mereka hadapi itu didasarkan atas perjanjian (hubungan kontraktual), apakah bisa dimasukan keranah hukum pidana tentang penipuan..?. disinilah kadang sikap gegabah penyidik menyimpulkan, karena dalam perkara tersebut terdapat perjanjian (kontrak), maka langsung secara otomatis dihukumi perkara tersebut adalah perkara perdata (wanprestasi). Dan ini pribadi penulis nyatakan dihadapan penyidik, bahwa tidak semua yang lahir dari hubungan kontraktual (perjanjian) larinya hanya kepada wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum perdata. Sebab, tindak pidana penipuan pun bisa saja lahir dari hubungan kontraktual (perjanjian).

Penulis kemudian memberikan argumentasi hukum, untuk meyakinkan penyidik bahwa penipuan bisa juga lahir dari adanya perjanjian atau hubungan kontraktual. Secara sederhana Menurut hemat penulis, bahwa mengapa dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam sala satu unsurnya terdapat frasa mengadakan perikatan hutang atau menghapuskan hutang? Padahal istilah hukum hutang pada unsur tindak pidana penipuan tersebut merupakan istilah dalam hukum perdata. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana penipuan pun bisa lahir dari hubungan kontraktual (perjanjian).

Hanya saja, yang menjadi persoalan bagaimana membuktikannya. Jika niat jahat (Mens Rea) sebagaimana yang disebutkan diatas menjadi benang merah adanya tindak pidana penipuan atau Wanprestasi, tentu ini sangat sulit untuk mendeteksinya, sebab niat yang ada pada diri seseorang adalah wilayah kebathinan yang tidak mudah diketahui orang lain. Jika pun ditanya kepada yang bersangkutan apakah dalam melakukan perjanjian sebelumnya telah ada niat jahat (Mens Rea) ataukah tidak. Pastinya untuk menghindari dari proses pidana, jawabannya adalah tidak ada niatan jahat. Lebih lagi yang bersangkutan beralibi dengan dasar bahwa hutang piutang tersebut didasarkan atas perjanjian sebelumnya.

Dalam perkara yang dihadapi penyidik ini, salah satu pihak tidak melunasi hutang, sudah beberapa kali dilakukan tagihan tetap belum melunasi hutang, dengan berbagai macam alasannya, padahal waktu yang diperjanjikan untuk melunasi hutang telah lewat (jatuh tempo). Dalam kesempatan ini sebagai ahli, penulis memberikan sebuah penalaran untuk sedikit bisa membuktikan apakah dari awal melakukan perjanjian dalam diri pelaku telah terdapat niat jahat, ataukah tidak sama sekali.

Pertama, penyidik harus bisa membuktikan kebenaran yang menjadi jaminan dalam perjanjian. Dalam perkara a quo, pihak penerima hutang menjaminkan sebidang tanah yang katanya miliknya. Dari sinilah penyidik harus bisa menggali kebenaran kepemilikan tanah tersebut, apakah benar tanah itu hak milik yang bersangkutan, ataukah tidak. Ini sangatlah mudah, cukup dicek pada sertifikat tanah, apakah benar atas namanya ataukah tidak. Jika tanah tersebut bukan hak milik yang bersangkutan, maka telah ada niat jahat dalam diri pelaku, dan jaminan berupa tanah hanya menjadi pemulus agar orang lain memberikan hutang, padahal diketahui sebelumnya tanah tersebut bukan miliknya.

Kedua, penyidik harus bisa membuktikan kebenaran alasan peminjaman uang. Dalam perkara a quo, penerima hutang beralasan bahwa uang diperlukan untuk keperluan pembayaran administrasi sekolah anaknya, dan juga untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah. Maka disini penyidik harus menggali lagi kebenaran tersebut, apa betul ada pembayaran administrasi sekolah atau tidak. Jika tidak, penyidik bisa meminta kepala sekolah untuk memberikan surat keterangan, bahwa atas nama yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembayaran administrasi disekolahnya. Pembuktian selanjutnya, penyidik harus mengecek ke Badan Pertanahan Nasional, apa betul ada pengurusan sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan, ataukah tidak. Jika tidak, penyidik juga bisa meminta surat keterangan dari BPN tersebut, bahwa atas nama yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah. Ini sangat penting untuk penuntut umum, dalam hal penuntutan di sidang pengadilan nanti.

Dari uraian diatas, sangatlah jelas terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sebagaimana unsur terpenting dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sehingga dalam ingkar janji (wanprestasi) tetap dapat diproses secara pidana, sekalipun pada awalnya terdapat dasar perjanjian (hubungan kontraktual), tinggal bagaimana ketelitian penyidik dalam mengungkapnya. Selamat mencoba.

Share Artikel :

Leave a Comment